Puluhan Ibu Rumah Tangga Asal Desa Parigimpu’u Datangi Rumdis Wakil Dekab, Ada Apa Ya ?

0
1254

Foto : Usai bertemu dengan Dua Wakil Rakyat bersama Sekdis Sosial (F-Pde)

PARIGI | matarakyatindo.com – Kekalutan warga kurang mampu yang belum terdata sebagai penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di wilayah Parigi Moutong saat ini memang wajar. Ini artinya, jika tidak ada kesungguhan aparat desa melakukan pendataan warganya, niscaya akan terjadi ‘gejolak’ dibelakang hari.

Buktinya, ada sekitar 16 orang dari kaum ibu Rumah Tangga asal desa Parigimpu’u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong mendatangi Rumah dinas (Rumdis) wakil Ketua Dewan Kabupaten Faisan Badja di Kelurahan Maesa malam ini.

Kedatangan mereka tak lain untuk meminta penjelasan soal belum singkronnya data desa sebagai penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan dicairkan sesegera mungkin.

Menurut Hasifa warga desa Parigimpu’u sebagai perwakilan kaum menyatakan, kedatangannya untuk meminta kejelasan kepada Wakil Rakyat terkait belum didata nama mereka di desa sebagai penerima BLT Covid-19.

“Kami Wei ranga narata risapo tuakangga kami ja nekutana nu-bantuan BLT. Karena niepengga kami, Eva taria Sanga kami nisuaraka rilara data desa anu topo tarima bantua. Jadi kami Wei nianggap Napa ranga…sedangkan panggoni sekarang Wei nandasamo nirasai”

Artinya : Kami ini kasian datang dirumah kakak kami hanya bertanya soal bantuan BLT. Karena kami dengar, seperti tidak ada nama kami dimasukan dalam data desa sebagai penerima bantuan, jujur Hasifa pakai bahasa Kaili saat diwawancarai.

Sebagai wakil rakyat yang bijak, ternyata sosok politisi Gerindra yang didampingi Arifin Dg Palalo (Anggota Dekab) langsung melayaninya dengan penuh rasa keharuan, karena yang hadir malam ini adalah perwakilan kaum hawa saja.

“Saya kaget atas kedatangan kaum ibu Rumah tangga asal desa Parigimpu’u di rumah jabatan ini. Apa lagi tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Tapi semua itu harus diambil dengan ‘kepala dingin’ sehingga apa yang ditanyakan telah terjawab” kata Lelo panggilan akrabnya ini.

Karena pertanyaan kaum ibu ini sifatnya sangat urgen, yaitu soal bantuan BLT Covid-19, maka untuk menjawabnya kata Lelo, akhirnya diundang Sekertaris Dinas Sosial, terangnya.

Dalam penjelasannya, Sekdis Sosial Moh. Ishak SP mengatakan, warga penerima Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2020 harus sesuai data laporan desanya, yang diabdet melalui internet di Kementerian Sosial.

“Data penerima DTKS adalah sesuai laporan perdesa yang terbaru. Apa lagi detline laporan data desa di Kementerian Sosial sampai pukul 00.00 wita malam ini, Senin (4/5/2020)” ungkapnya.

Kami menyampaikan hal ini berdasarkan aturan Kementerian Sosial dalam rangka pelaksanaan jaring pengamanan sosial dampak covid-19 melalui bansos tunai yang dijelaskan melalui video conference Menteri Sosial dengan Gubernur, Bupati/Walikota dari 33 provinsi tentang rencana pelaksanaan bansos tunai.

Dalam penjelasan tersebut, bansos tunai diberikan kepada keluarga miskin tidak mampu atau rentan terkena dampak Covid-19 diluar program sembako (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH), jelas Ishak.

Namun untuk penerima dana bansos tunai tersebut, sambung Sekdis Sosial, yang diprioritaskan bagi keluarga yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain dari itu, Dinas Sosial tidak bisa menjawabnya, tuturnya.

Pantauan media ini dirujab Dekab Kelurahan Maesa, perwakilan warga miskin asal desa Parigimpu’u sepertinya sudah memahaminya.

Dan yang mereka sesalkan adalah pemilihan nama penerima di desa diduga pakai ‘sistim’ pilih orang saja. Sementara warga yang terdampak dan hanya makan ubi hutan saat ini ‘terabaikan’, tutur salah seorang Ibu yang enggan namanya diekspos.

Wartawan Senior : Sumardin (PDE)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here