Rakor Forkopimda Berlangsung di Mapolres Parimo, Berikut Hasilnya

0
173

PARIMO | matarakyatindo.com – Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo) H Badrun Nggai SE pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan agenda tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, meningkatnya penyebaran Covid-19, kegiatan vaksinasi dan masalah masalah aktual lainnya yang terjadi di Wilayah Kebupaten Parigi Moutong, bertempat di Polres Parigi Moutong, Senin (26/7/21).

Wabup mengapresiasi dan berterima kasih kepada Polres Parigi Moutong karena bersedia untuk menyediakan dan melaksanakan kegiatan Rakor Forkopimda.

“Setelah rapat Forkopimda ini kita akan menyusun agenda pertemuan tentang Satgas Covid-19,”Kata Wabup.

Wabup mengatakan, pada agenda rapat tentang Satgas Covid-19 nanti ia akan meminta laporan tentang tingkat penyebaran Covid-19 dari pihak yang terkait dan perkembangan tentang penanganan dan pencegahan penyebaran Virus Corona.

“Di saat rapat Satgas Covid nanti, saya minta laporan penyebarannya,”Ucap Wabup.

Terkait pencegahan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Parimo ia mengatakan, walaupun lembaga BNN Kabupaten Parigi Moutong belum ada, tapi Parigi Moutong sudah dapat petunjuk dari BNN Provinsi untuk membentuk Satuan Tugas pencegahan penyalahgunaan Narkotika bertempat di Kesbangpol.

“Sudah terbentuk di beberapa Kecamatan yang ada di Parigi Moutong,”Kata Wabup.

Sementara itu Ketua Forkopimda sekaligus Ketua DPRD Parigi Moutong Sayutin Budianto S Sos minta agar bersama sama merumuskan langkah langkah strategis, karena menurutnya dua Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah sudah melakukan PPKM level 4 yaitu Kota Palu dan Kabupaten Morowali Utara.

Sayutin juga prihatin terhadap kegiatan pesta yang sampai saat ini menurutnya sudah tidak terlalu ketat Protokol Kesehatan (Prokes).

“Kita sudah sering peringati masyarakat agar mematuhi Prokes tetapi masih ada juga yang acuh tak acuh terhadap Prokes,” ujarnya.

Terkait dengan Narkoba ini, ada salah satu desa yang sampai sekarang tingkat penyebarannya sudah semakin meluas bahkan sampai dikalangan anak kecil. Ini yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana cara kita menyikapinya untuk mencegah masalah ini,” tegasnya.

Menanggapi itu Kapolres Parimo Andi Batara Purwacaraka SH SIK  mengatakan, Penyalahgunaan Narkotika di Parimo pihaknya sudah menerima beberapa laporan laporan tentang penyalahgunaan Narkotika yang ada di beberapa Desa dan Kecamatan, dan sedang dalam proses tindak lanjut.

“Modus dari penyalahgunaan Narkotika diawali dengan pemberian gratis kepada masyarakat kita, lalu menjadi kecanduan sehingga masyarakat kita akan membeli dan memakai barang tersebut secara berkali kali,”Ungkap Kapolres.

Berkaitan dengan perkembangan Covid-19 di daerah ini, kami dapat data dari Dinkes dua minggu terakhir, ada beberapa Kecamatan tingkat penyebaran Covid-19 terus meningkat,”Sambungnya.

Lanjut Kapolres, untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan PPKM mikro masih bersifat umum, sehingga ketika melaksanakan tugas dan mengambil tindakan terkait PPKM kepada masyarakat masih terdapat kendala dengan landasan atau aturan hukum itu sendiri.

Olehnya ia berharap Kabupaten Parimo tidak masuk dalam PPKM level 4 seperti yang sudah terjadi di beberapa Kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah.

Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Parigi Moutong Dwi Sugianto SH mengatakan, saran tentang PPKM dan penyebaran Covid-19 paling tidak di Kabupaten Parimo harus ada Peraturan Bupati (Perbup) terlebih dahulu agar dapat menjadi landasan petugas petugas PPKM yang akan turun dalam mengambil tindakan.

Dwi Sugianto menyarankan terkait penyebaran Narkotika sesuai dengan data Penanganan dan penelurusan penyalahgunaan Narkotika agar harus tetap waspada, bahwa pola penyebaran Narkotika di Kabupaten Parimo sebenarnya kata ia tidak hanya melalui jalur darat saja, akan tetapi juga melalui jalur laut.

Selanjutnya kata ia mengenai tindakan tentang perlindungan anak, Dwi menyarankan harus ada penyuluhan tegas tentang hukum dan perlindungan tentang kekerasan pada anak.

“Saran kami harus ada penyuluhan tegas tentang hukum berkaitan kekerasan terhadap anak,”Pintanya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Muhamat Fahrorozi SH MH menyarankan masalah penyebaran Covid-19 paling tidak harus lebih sigap dan lebih siap dalam Penanganan khususnya pada ketersediaan oksigen dan obat obatan, Tutup Fahrorozi.

Selanjutnya Dandim 1306 Donggala yang diwakili oleh Perwira penghubung TNI Dandim 1306 Donggala Mayor Inf Rompis katakan, pemberlakuan PPKM yang paling menonjol di Parimo yaitu kegiatan pesta.

“Sebenarnya sudah ada surat edaran yang masuk kepada para Camat setempat, namun sesuai dengan penelusuran kami di lapangan ternyata alasan Camat tidak dapat membubarkan kegiatan kegiatan seperti pesta tersebut karena belum adanya landasan hukum atau Peraturan Bupati yang bisa menjadi pegangan aparat, Tutup Rompis.

Sumber : Diskominfo Parimo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here