Rakor Penegakan Hukum Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Berlangsung Secara Virtual

0
91

PARIMO | matarakyatindo.com – Wakil Bupati Parigi Moutong H. Badrun Nggai SE didampingi Sekretaris Daerah H. Ardi S.Pd.MM, Mewakili Kapolres Parigi Moutong Kompol I Wayan Pasek S.Sos. Mengikuti rapat koordinasi penegakan hukum pelaksanaan pilkada Serentak Tahun 2020 dalam Masa Pandemi Covid 19.

Rakor itu dilaksanakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia dalam jaringan (Daring) atau virtual. Bertempat di ruang kerja bupati. Jumat, 18/08/ 2020.

Mahfud MD : Penyelenggara Perketat Protokol Kesehatan

Menkopolhukam, Mahfud MD mengatakan dengan dilakukan rapat koordinasi ini hendaknya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dapat memperketat protokol kesehatan agar tidak menimbulkan kasus baru Covid-19.

“Melalui peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 yang dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 hendaknya dapat benar-benar diterapkan secara maksimal dan ketat”. kata Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan KPU dan Bawaslu segera mengumpulkan calon Kepala Daerah dan dukungan parpol untuk meningkatkan pelaksanaan peraturan tentang protokol kesehatan dengan berbagai konsekuensi.

“Jika akan dilaksanakan pertemuan maka disarankan untuk berkoordinasi dengan KPU dan bawaslu yang menyangkut pengamanan Pilkada dan penegakan disiplin serta hukum untuk saling koordinasi dengan pihak kepolisian.

Mafud MD mengatakan ada 12 hal baru di TPS tanggal 9 Desember mendatang yakni, jumlah pemilih akan dilaksanakan beberapa gelombang, mulai dari pengaturan kedatangan, menggunakan sarung tangan, mencuci tangan dan cek suhu tubuh.

Kemudian, menggunakan masker, menggunakan pelindung wajah, dilarang berdekatan, KPPS harus dalam kondisi sehat dan fit dan tidak bersalaman. Ucap Menkopolhukam Mahfud MD.

HUMAS PEMDA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here