Rapat Koordinasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang LP2B dan CLP2B

0
72

PARIMO, matarakyatindo.com Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong (Parimo) Sulaweai Tengah, Zulfinasran Pimpin Rapat Koordinasi (Rakor), Rakor permohonan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Budi daya tambak udang intensif di desa Malanggo Pesisir, Kecamatan Tinombo Selatan.

Rapat yang di gelar Rabu 19 oktober 2022, Dalam rapat yang dipimpin Sekda.” Ia mengakatakan bahwa Rapat kali ini terkait Pembahasan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atas Kegiatan permohonan pembangunan tambak undang PT Esaputlii Prakarsa Utama (EPU).

Rapat dilaksanakan di ruang Bupati secara luring dan daring, yang di hadiri langsung Direktur Utama (Dirut) PT Esaputlii Prakarsa Utama (EPU) Ahmad Bakti Baramuli, Kepala Cabang PT Esaputlii Prakarsa Utama (EPU) Parigi Moutong Evendy Batjo, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Ade Prasetya Saputra serta OPD terkait lainya.

Di jelaskan Sekda, ini sebenarnya sudah harus berjalan sejak dari awal tahun kemarin. namun terjadi kendala, sehinggah menurutnya laporan yang di dapatkan terakhir. Akan tetapisekarang sudah di perbaiki mekanisme dan tahapan-tahapannya yang dilakukan sampai hari ini.” Jelasnya.

Dia minta kepada semua pihak yang mengetahui adanya Informasi tentang usaha tambak yang ada di kabupaten parigi moutong untuk segera di surati, agar melakukan proses pembuatan surat permohonannya. Permohonan yang di maksud yakni rekomendasi Kesesuaian.

“Ditekankannya, berharap Forum Penataan Ruang memantau segera, pantau semua yang ada dilapangan serta yang ada diwilayah kabupaten parigi moutong yang belum berproses terhadap pengusulan rekomendasi baik PKKPR, mau pun hal yang lainnya. Ungkap Sekda.

Dirinya mengungkapkan, untuk segera di surati kepada pengusaha-pengusaha. Karena sistemnya saat ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengeluarkan NIB (Nomor Induk Berusaha), “selama proses ini berjalan secara Evektif dan Evesien. Ungkap Zulfinasran.

Lebih lanjut ia menyebut, jangan sampai ada hal-hal yang menjadi kewajiban dari pada pengusaha terhadap pengelola tambak sumber daya alam di daearah kabupaten parigi moutong tidak memberikan kewajibannya sesuai Perda yang kita lakukan. Sebutnya.

“Sementara itu. menunggu hasil dari rapat internal OPD terkait. untuk merumuskan masuk di dalam usulan dikeluarkannya lahan tersebut atau tetap di pertahankan lahan di dalam kawasan LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan) dan CLP2B (Cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan).

“Zulfinasran menyampaikan, Ketika rekomendasi itu sudah keluar, akan dilanjutkan kembali ke tahap berikutnya bahwa disini hanya terhadap poin permasalahan LP2B dan CLP2B, serta perlu disepakati dari dinas pertanian sebagai liding sektor penetapan LP2B dan CLP2B. Urainya.

Sementara itu, untuk kawasan yang masuk dalam zona arahan Zonasi kawasan pangan yang ditolak rekomendasi usulannya, karena ada beberapa alasan, diantaranya masuk kedalam kawasan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan.” Tungkasnya.

 

Sumber : Frokopim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here