Ratusan Praja IPDN Jadi Motivasi Anggota DPR RI Anwar Hafidh

0
383

JATINANGOR || matarakyatindo.com – Anggota DPR RI asal Dapil Sulawesi Tengah, Drs H. Anwar Hafidh, M.Si hadir sebagai narasumber pada Seminar yang diadakan Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Seminar bertajuk “Demokrasi Vs Korupsi : Pilkada Berkualitas atau Bergantung Isi Tas (Perspektif Pamong Praja)” tersebut mengambil lokasi di Aula Gedung Pascasarjana IPDN Jatinangor, Kamis (12/12).

Dalam paparannya di hadapan ratusan praja dan dosen IPDN, politisi Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa awal dirinya berkarir sebagai pamong praja ditempatkan di daerah pelosok, “jabatan pertama saya adalah sebagai Kepala Desa di Palopo-Sulawesi Selatan.

Lokasinya di atas gunung. Untuk mencapai lokasi itu, harus beberapa kali bertukar kendaraan. Awalnya bisa naik angkot, lalu naik Jeep khusus yang bisa mendaki bukit, lalu lanjut naik motor trail, lepas itu naik kuda, sampai di tepi sungai kudanya tak bisa lanjut.

Akhirnya kita sendirilah yang harus angkat tas, seberangi sungai dan teruskan jalan hingga sampai ke desa.

“Dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan semangat dan motivasi pada adik-adik semua, tempaan pendidikan baik mental, pikiran, dan fisik selama di IPDN merupakan bekal utama kita melaksanakan tugas dilapangan” kata mantan Bupati Morowali ini.

Anwar yang merupakan lulusan APDN Makasar mengatakan bahwa dirinya menjabat sebagai kepala desa selama enam tahun, “sebagai kepala desa, saya sempat dibilang “kepala desa gila” karena begitu bersemangatnya membuat terobosan dan inovasi demi kemajuan desa saya.”

Selanjutnya, Bupati Morowali-Sulawesi Tengah dua periode (2007 s.d 2018) tersebut mengatakan pendapatnya mengenai Pilkada berkualitas,

“Saya menjadi Bupati karena Pilkada Langsung di tahun 2007. Menurut saya, malah Pilkada Langsung itu banyak membawa manfaat dibandingkan mudaratnya. Di periode kedua, pasangan kepala daerah lain malah pecah kongsi sedangkan saya dan wakil saya tetap maju bersama lagi di periode kedua.”

Menurut Anwar yang kerap memberikan khutbah masjid di Sulteng itu, yang harus dikritisi bukanlah soal Pilkada Langsung dan Tak Langsungnya, namun, kualitas dari kandidatnya,

“calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu harus paham dengan pemerintahan, artinya dia punya ilmu pemerintahan dan berpengalaman di dunia pemerintahan” urainya.

Selagi kualifikasi calon Pilkada ini belum tajam, maka terjadilah Pilkada yang mengandalkan isi tas itu. Mereka tak punya ilmu dan pengalaman, tapi punya uang saja atau popularitas saja, maka terjadilah politik transaksional.” kata Anwar tegas.

Narasumber lainnya yang juga turut memberikan materi adalah pakar hukum tata negara IPDN, Prof. Dr. Juanda, SH, MH yang juga mendukung pendapat Anwar,

“Saya setuju, kualifikasi peserta Pemilu ini ditingkatkan lagi. Kalau sekarang kepala daerah minimal lulusan SMA, maka paling tidak seharusnya berpendidikan S1” kata sang profesor ini.

Jadi betul, Pilkada langsung dan tak langsung itu bukan masalah pokok. Kalau akan dikembalikan ke pemilihan oleh DPRD, maka yang harus dicerdaskan dulu adalah partai politiknya.

Cerdas ini dalam artian berempati terhadap kepentingan rakyat. Kalau anggota parpolnya cerdas, maka rakyatnya akan mudah pula untuk dicerdaskan.

Sebelumnya, pada pembukaan Seminar, Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, Dr. Muhadam Labolo, MSi mengatakan bahwa tujuan digelarnya seminar tersebut guna menyikapi agenda Pilkada Serentak 2020, “sudah rahasia umum kalau praktik Pilkada kita terkontaminasi praktik-praktik yang tak sehat.

Para pemilih cenderung melihat sisi materil dari kandidat bukan lagi mencermati visi dan misi yang ditawarkan kandidat untuk memajukan daerahnya. Alhasil, Pilkada berbiaya mahal dan kandidat terpilih rupanya juga bermasalah atau terjerat kasus hukum.

Secara garis besar, kesimpulan seminar disebutkan oleh moderator yang juga pengajar IPDN Kampus Jakarta Jose Rizal, S.STP, MSi bahwa perlunya peningkatan syarat pendidikan dan pengalaman di bidang pemerintahan bagi calon kepala daerah,

“selain itu, hal pokok yang muncul yakni Pilkada berkualitas melalui pilkada langsung atau tak langsung perlu penelitian secara komprehensif dan pembenahan regulasi.

Kemudian, para Narasumber sependapat, bahwa sistem demokrasi kita hendaknya berpijak pada kearifan lokal yang telah ada dalam kultur masing-masing daerah di Indonesia. Kalau orang Jawa, mencari pimpinan berdasarkan bibit, bebet, bobot.

Orang Makasar seperti yang beber Anwar Hafidh yakni punya falsafah Macca Mapponggawa (pintar menjadi bawahan atau pintar menjadi atasan), Macca Riponggawa (pintar jadi atasan), Ponggawa Metoi (memang dia berdarah pemimpin).

Kalau di Sulawesi Tengah dikenal istilah Nemaeka, ini nilai kearifan lokal yang menunjukkan pemimpin harus berani ambil risiko.

“Sementara kalau di Minangkabau, di kampung saya, kriteria memilih pemimpin dilihat dari aspek Takah (Performance), Tageh (Kecakapan), dan Tokoh (ketokohan), hanya sekarang ditambah istilah Toke, yakni sponsor,” kata Jose yang juga pernah bertarung Pilkada Kota Pariaman-Sumbar 2013 ini.

Seminar ditutup dengan penyerahan plakat IPDN dari Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN Dr Muhadam Labolo kepada kedua narasumber, kemudian berfoto dan makan bersama.

Diteruskan : BIM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here