Sebanyak 1500 Sertifikat Atas Tanah Dari Kakanwil ATR BPN Sulteng Diserahkan

0
138
Wartawan : Deni Renaldi / Editor : Pde

PARIMO | matarakyatindo.com – Sebanyak 1500 sertipikat atas tanah untuk masyarakat Parimo serta aset diserahkan oleh Kakanwil Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Provinsi Sulteng, Doni J Widianto

Penyerahannya dilakukan secara virtual dan dihadiri oleh Wakil Bupati Parimo, Pabung, 1306 Donggala, Kapolres Parimo, Kacab Jari Moutong, dan pihak terkait serta masyarakat penerima sertipikat, Selasa (29/9/2020) bertempat di gedung SMP N 1 Moutong.

Kakanwil Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dr Ir Doni J widianto, dalam sambutannya mengatakan, Pemberian sertifikat merupakan salah satu produk hukum yang dapat dipakai untuk menstimulus ekonomi, khususnya pada penerima ataupun pemilik sertipikat dalam kebutuhannya atas hak legalitas.

Menurutnya, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh BPN merupakan program unggulan karena bagaimanapun Pemerintah harus memiliki kepastian hukum terhadap hal atas tanahnya.

“Dengan sertifikat maka seluruh bidang tanah akan terdaftar, dan sertifikat tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya dan implikasinya juga dapat meningkatkan PAD bagi satu daerah,” jelas Doni.

Ia berharap sertipikat yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, baik untuk kebutuhan maupun untuk dijaga agar tidak terjadi konflik dibelakang hari.

Dia menambahkan, untuk tahun 2020 setidaknya ada sekitar 7500 sertipikat untuk masyarakat dan Pemda Parimo, namun baru 1500 sertipikat yang baru diserahkan, baik sertipikat masyarakat maupun sertipikat Pemda, jelasnya.

Selain itu sambung Doni, program sistematis lengkap persertipikatan tanah masyarakat dan persertipikatan aset pemda parimo, seluruhnya dianggarkan dari APBN dengan target awal 190 ribu sertipikat yang tersisa 91 ribu, dan ini akan berlanjut hingga 2025, berdasarkan program pemerintah bidang PTSL dan diperkirakan rampung hingga 100 persen se Indonesia.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat berkontribusi mengalokasikan anggaran untuk persiapan PTSL, dan berkoordinasi dengan Kemendagri sesuai perintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional, karena sebelumnya biaya dibebankan pada masyarakat namun kebanyakan masyarakat mengeluh soalbiayanya besar dan mahal. Setidaknya peran Pemda di butuhkan untuk menepis isu dimaksud” tutupnya. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here