Sidang Sengketa Pilpres 2019 Dimulai Hari Ini, Bakal Ada Kejutan?

0
213

Jakarta – matarakyatindo.com Pada Jumat 14 Juni 2019, gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat akan menjadi pusat perhatian bangsa ini. Alasannya, di tempat ini akan digelar sidang pendahuluan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang diajukan pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Persidangan di MK hari ini, sebenarnya sama saja dengan persidangan lain yang pernah dilangsungkan di gedung yang memiliki sembilan pilar di bagian depannya itu. Yang membedakan, sidang sengketa Pilpres 2019 bakal menentukan siapa yang bakal memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan.

Tak heran, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga selaku pemohon mengaku akan berjuang habis-habisan untuk mementahkan kesimpulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam gelaran Pilpres 2019. Pihaknya mengaku sudah mengerahkan semua daya dan upaya dalam menyusun fakta dan data untuk diajukan sebagai bukti di sidang MK.

“Kami yakin secara substansi telah sampai pada batas kemampuan manusia, ikhtiar terbaik secara kelemahan sebagai insan kami serahkan ini kepada yang maha memutuskan. Kita mengutip apa yang disampaikan Pak Novel Baswedan, ‘takut itu tidak memperpanjang umur, berani tak memperpendek umur’, maju bismillah…,” kata anggota Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana kepada Liputan6.com, Kamis (13/6/2019).

Untuk menunjukkan keyakinan itu, dalam sidang pendahuluan, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga akan hadir penuh untuk memaparkan permohonan mereka.

“Semua (tim hukum) akan hadir, Bambang Widjojanto (BW), Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Aimir, dan Zulfadli. Pak Prabowo dan Bang Sandi belum dipastikan besok hadir, tapi kita lihat saja,” ujar Denny.

Denny menambahkan, dalam persidangan perdana, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga akan mengikuti alur persidangan di MK. Tak akan ada aksi yang membuat heboh atau kejutan pada sidang pendahuluan ini. Justru menurut Denny, kejutan itu sudah dihadirkan tim hukumnya ke publik sebelum sidang digelar.

“Kejutan kan beberapa hari kemarin, terkait cawapres Pak Ma’ruf Amin. Lalu terkait dana kampanye Pak Jokowi. Besok ditunggu saja, tapi kejutan sih nggak ada, karena semua akan mengacu pada permohonan sengketa Pilpres 2019,” tambah dia.

Justru saat ini timnya disibukkan dengan upaya memperkuat nota permohonan yang sudah diserahkan ke MK. Caranya, antara, lain dengan memperkuat posisi saksi yang akan memaparkan dugaan kecurangan dalam Pilpres 2019.

“Untuk saksi sudah disiapkan yang kredibel, tapi nanti tentu disampaikan (sosok saksinya). Soal siapa saja saksi-saksi tersebut belum bisa dibocorkan,” ujar Denny.

Kesiapan menghadapi sidang pendahuluan juga disampaikan Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf Amin selaku pihak terkait dalam kasus ini.

Menurut Koordinator Tim Hukum, Yusril Ihza Mahendra, tidak ada hal yang serius untuk ditanggapi terkait dengan tuduhan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga. Semuanya disikapi dengan tenang.

“Kami tidak terpancing dengan masalah Pak Ma’ruf Amin soal menjadi pegawai BNI Syariah, karena kami melihat hal itu tidak usah dipersoalkan di MK. Begitu juga persoalan sumbangan dana kampanye Pak Jokowi, itu sebenarnya tidak menjadi fokus, tapi biarlah, itu sudah menjadi bagian propaganda dari pihak pemohon,” ujar Yusril kepada Liputan6.com di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Dia melanjutkan, pihaknya hanya berharap majelis hakim konstitusi hanya memeriksa permohonan yang sudah diregister, yaitu permohonan tanggal 24 Mei 2019.

“Kami dengan keras akan menolak adanya perubahan (permohonan) sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hukum acara MK, bahwa dalam hal sengketa pilpres ini permohonan tidak boleh dilakukan perubahan sama sekali,” kata Yusril.

Sementara itu, keyakinan juga diperlihatkan KPU selaku pihak termohon dalam sengketa ini. Pihak KPU yakin, jawaban dan alat bukti yang mereka punya akan mementahkan tuduhan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga terkait dugaan kecurangan dalam gelaran Pilpres 2019.

“KPU sudah mempersiapkan jawaban dan alat bukti, itu sudah diserahkan tanggal 12 Juni ke MK. Sedangkan untuk sidang pendahuluan, KPU dan kuasa hukum akan hadir besok. insyaalah semua komisioner (hadir),” jelas Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik kepada Liputan6.com, Kamis (2019).

Namun begitu, dia belum bisa membahas strategi dan alat bukti yang disiapkan secara detail untuk menghadapi persidangan ini. Yang jelas, pihaknya sangat yakin, dengan alat bukti yang dimiliki akan bisa menampik tudingan dari pemohon.

“(Strategi) tentu belum bisa disampaikan sebelum persidangan dilaksanakan. Tunggu saja ya. Yang jelas kami punya keyakinan dalam kasus ini karena bukti KPU adalah bukti otentik yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota,” pungkas Evi.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menyatakan keyakinan serupa terkait persidangan hari ini. Sebagai pihak yang memberi keterangan dalam sidang sengketa pilpres ini, Bawaslu tak akan didampingi kuasa hukum.

“Kita sudah menyiapkan keterangan tertulis dan sudah disampaikan kemarin. Bawaslu tidak diwalili kuasa hukum. Bawaslu akan diwakili oleh Ketua atau Anggota Bawaslu,” jelas Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Karena hanya sebagai pemberi keterangan, dia mengatakan Bawaslu hanya akan mengikuti alur persidangan dan memaparkan apa adanya terkait tugas yang dilakukan lembaga ini saat berlangsungnya Pilpres 2019.

“Kita tidak ada strategi khusus. Yang kami sampaikan adalah hasil pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran dan sengketa yang sudah dibuat. Kami menyampaikan apa yang kami sudah lakukan. Biarkan MK yang menilai,” jelas Edward.

Sumber : Liputan6.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here