Soal PBG. Retribusi Nol persen. Komisi II DPRD Parimo Minta Perampungan Perda 

0
124

PARIMOmatarakyatindo.com DPRD Kabupaten Parigi Moutong, pasca menggelar RDP bersama dinas terkait beberapa waktu yang lalu. Dan telah berkonsultasi ke biro hukum provinsi sulawesi tengah Terkait retribusi PBG.

Komisi II DPRD, melalui ketua Komisi Moh Zain. terkait perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang kini menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Retribusi yang telah disahkan sesuai perda no 5 tahun 2021.

“Moh Zain mengatakan. Bahwa hasil yang di dapatkan setelah berkonsultasi ke biro hukun provinsi. Perlu mencabut perda yang telah di sahkan. Di akuinya saat ini perda tersebut perlu di cabut.

Dia mengungkapkan perlu di buatkan perda khusus karena ini sudah emergensi. Disebutkannya hingga bulan mei ini untuk pelayanan PGB belum bisa di laksanakan sebab penarikan dasar retribusi itu tidak ada. Bebernya.

Sebab kata Dia, sehingga target pendapatan di dinas perizinan masih Nol persen dia berharap dinas terkait (Bapenda) segera mungkin memasukan rancangan perda penarikan khusus retribusi PBG. Ujarnya.

“Zain. Menjelaskan berdasar surat edaran mentri tentang percepatan penarikan retribusi persetujuan bangun gedung ini. Tidak perlu melalui proscap dan langsung di bahas. Sebab ini telah emergensi. Tambahnya.

Jika ini di masukan kembali ke DPRD untuk di bahas. Menurutnya otomatis target pencapaian retribusi tidak bisa di tarik. Berhubung surat rekomendasi dari komisi II sudah di sampaikan ke pada pimbinan dan merekomendakasikan ke Bapemperda. Urainya.

Di tambahkannya. Badan pendapatan daerah segera memasukan rencangan perda PBG tersebut. Kemudian sebagaiman telah kita ketahui bersama polemik tentang perda LB2B. Dan telah di bahas bersama dinas ketahanan pangan. Namun sepertinya dinas pengusun tidak proaktif. Agar kiranya segera memasukan revisi rancangan perda untuk di masukan ke DPRD.

Dia berharap ke dua perda tersebut segera di masukan sebab ini menyangkut pelayan masyarakat. Jika kedua perda itu belum di masukan maka pelayan pengusulan pembuatan sertifikat tidak bisa. Karena tidak sesuai tata ruang yang ada. Pungkasnya.

Deni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here