“Surat Kaleng” Pemecatan Kadus oleh Kades Supilopong, Isram : Itu Menghina Lambang Garuda.!!!

0
4643
Moh. Aslam saat menunjukkan surat pemecatan dirinya yang di lakukan oleh Kades Supilopong, sebagai kepala dusun 3 (Foto : Ist)

Parimo – matarakyat.com Pemecatan Jabatan Kadus (Kepala Dusun) 3 Desa Supilopong Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, Moh. Aslam oleh sang Kepala Desa Halil dinilai tidak sesuai prosedur.

Menurut Moh. Aslam bahwa terkait pemecatan dirinya dianggap menyalahi prosedur hukum.

“Tidak ada masalah jika saya di pecat, tapi yang perlu saya pertanyakan adalah mengenai prosedur, apalagi saya dipecat dengan mengirimkan surat “Kaleng” Pemecatan diri saya sebagai Kepala Dusun” Ujar Moh. Aslam kepada Media

Dirinya mengistilahkan “Surat Kaleng” karena surat yang dikirimkan terkait pemecatan itu dinilai cacat hukum dan tidak melalui prosedur perundang – undangan serta tidak menggambarkan seorang Kepala Pemerintah yang Profesional dalam beradministrasi.

“Surat yang di kirimkan kesaya melalui Kepala Dusun 4, adalah secarik kertas HVS yang tidak utuh lagi, dipotong sebagian tanpa menggunakan gunting, terlebih surat tersebut di tulis dengan tangan tanpa melampirkan kop surat desa, nomor surat dan tembusan kepada pihak terkait lainnya” Tambah Moh. Aslam yang biasa di sapa dengan Nama Aco.

Adapun Bunyi “Surat Kaleng” yang menurut Moh. Aslam tersebut adalah :

Kepada

Yth : Moh. Aslam

Di

Tempat

Dengan ini saya sampaikan kepada saudara kiranya saya berterima kasih atas tugas anda membantu pemerintahan dan dimana setelah anda menyodorkan pemuduran diri di pilkades maka anda saya berhentikan dengan hormat

Demikian atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

ditetapkan di : supilopong : 02.08-2019

Mengetahui

Kepala desa Supilopong

Halil.A

Surat yang dikirimkan oleh Kades Supilopong terkait pemecatan Kepala Dusun 3, Moh. Aslam (Foto : Ist)

Menurut Moh. Aslam bahwa terkait bahasa didalam surat tersebut, bahwa dirinya dikatakan telah mengajukan pengunduran diri pada Pesta Demokrasi Pilkades 29 Juni 2019 silam adalah tidak benar.

“Saya tidak pernah mengajukan pengunduran diri, saya hanya mengajukan surat Izin Cuti pada tanggal 22 Mei 2019 sebagai mana Perda Nomor 38 Tahun 2018 terkait Pilkades dan itu telah ditandatangani oleh sang Kepala Desa” Ungkap Moh. Aslam

Surat Cuti Calon Kepala Desa pada Pilkades Supilopong 29 Juni 2019 silam, dan telah di tanda tangani oleh Kades Supilopong (Foto : Ist)

Dihubungi terpisah, Isram Said Lolo Ketua LSM Format Pusat Parigi Moutong mengatakan bahwa model surat yang dikirimkan oleh Kepala Desa adalah Justru dianggap melecehkan Lambang Garuda.

“Sebuah Lambang Garuda yang melekat di Cap seorang Kepala Desa Supilopong, seharusnya tidak semena – mena digunakan untuk melegitimisi sebuah model surat seperti itu, itu sama halnya menghina lambang garuda” Ujar Isram

“Sebuah hikmah yang patut disyukuri atas tidak terpilihnya lagi beliau saat mencalonkan kembali di pilkades kemarin, jadi menurut saya kekalahannya kemarin itu merupakan salah satu bukti nyata kesadaran dan kecerdasan rakyat dalam menentukan pilihannya saat pilkades kemarin, karena dari model administrasi dan managemennya saja sudah parah begitu modelnya bagaimana soal-soal yang lain dalam pemerintahan desa bisa jadi lebih parah lagi” Imbuhnya

“Karena itu saya berharap cara-cara yg tidak etis begini cukup terjadi didesa ini dan jangan lagi terjadi didesa-desa lain. Karena jangan lupa bahwa administrasi pemerintahan itu adalah salah satu cermin penting baik buruknya sebuah managemen dan pengelolaan pemerintahan” Imbuhnya

Dirinya menambahkan, bahwa Pemerintahan termasuk Kepala Dusun di Pilih melalui Musyawarah dengan masyarakat, dan pemberhentiannya pun harus melalui Musyawarah.

“Kepala Dusun pastinya di pilih dengan cara musyawarah, saat Kepala Desa memecat Kepala Dusun dengan cara – cara yang tidak sesuai dengan prosedur dan tata aturan perundang – undangan, itu artinya Kepala Desa juga telah menciderai hasil musyawarah tersebut” Imbuhnya

Dirinya berharap agar Kepala Desa tetap menghargai Dasar hukum yang menjadi pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”), Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (“Permendagri 83/2015”).

Sementara itu, Kades Supilopong belum bisa dihubungi via telpon genggamnya, saat media ini ingin meminta klarifikasi terkait surat pemecatan Kepala Dusun Tersebut tersebut.

Reporter : Yunus

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here