Surati BPD, Warga Desa Bambalemo Tuntut Pertanggung jawaban BUMDes & Pertanyakan Aset Desa

0
427

PARIMO matarakyatindo.com Puluhan Warga Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah, menyurati Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.

Dalam surat itu, masyarakat meminta kejelasan terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Warga juga meminta BPD agar mendesak Pemerintah Desa untuk menginventarisir aset-aset desa.

“Surat yang ditandatangani puluhan masyarakat Bambalemo itu tertanggal (4/7/ 2022), ”ungkap Andi Sadam, salah seorang warga yang terlibat dalam pengiriman surat ke BPD Bambalemo, Selasa( 5/5/2022)

Dia mengungkapkan, ada dua poin dalam surat tersebut, pertama meminta BPD agar mengundang Sekdes dan mantan Kades Bambalemo untuk mempertanyakan Perdes pendirian BUMDes, AD/ART BUMDes serta Surat Keputusan struktur pengelola BUMDes. Ungkapnya.

“Kedua, BPD dianggap perlu meminta data terkait aset desa, baik asset bergerak maupun tidak bergerak. Menurut Andi Sadam, tujuan permintaan puluhan masyarakat itu. tidak lain demi terwujudnya asas transparansi pengelolaan keuangan desa serta disiplin administrasi Desa Bambalemo.

“Ia juga menjelaskan Selama ini, secara khusus di periode kepemimpinan mantan Kades Irfan Adenan, bersama Sekdesnya Susanto, tidak pernah terapkan asas transparan dalam pengelolaan keuangan, jelasnya.

Kata Andi Sadam, pengelolaan ABPDes harus dilakukan secara transparan serta dispilin administrasi, sebab itu merupakan amanah dalam Permendagri, Peraturan Pemerintah, hingga Undang-undang Desa.

Secara khusus terkait pengelolaan BUMDes, selama ini pihak pengelola BUMDes dianggap tidak pernah melakukan laporan pertanggungjawaban sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tentang BUMDes. Terang Andi Sadam.

“lanjut dia, Secara aturan, pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan program kerja BUMDes, dan hasil musyawarah desa harus dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat desa.

Namun akan tetapi, hal itu sepertinya tidak pernah dilakukan pihak pelaksana operasional BUMDes. Salah satu yang menjadi penguatan sehingga masyarakat menyurati BPD, pasca adanya penilaian dari Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong yang menyebut bahwa pengelolaan keuangan Desa Bambalemo dinilai buruk. Urai dia

“Karena buruknya sistem pengelolaan keuangan Desa Bambalemo sehingga kami masyarakat menduga bahwa jangan-jangan ada praktik yang merugikan keuangan negara yang terjadi di Desa Bambalemo, Tutur Andi Sadam bersama warga lainnya.

Sambung dia. Untuk diketahui, pada Rabu tanggal 15 Juni 2022 lalu, sejumlah masyarakat mendatangi kantor Desa Bambalemo. Datang di kantor desa itu masyarakat memasang spanduk yang bertuliskan “Kantor Desa Ini Disegel.

Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap mantan Kades Bambalemo yang selama menjabat tidak pernah memampang laporan pengelolaan APBDes. Sambungnya.

Pasca aksi tersebut, pada tanggal 23 Juni 2022, Inspektorat Daerah Parigi Moutong mengungkap bahwa pengelolaan keuangan Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, dinilai buruk. Penilaian buruk itu terhadap sistem pengelolaan keuangan Desa Bambalemo muncul ketika dilakukan evaluasi oleh pihak Inspektorat kab. Parigi moutong beberapa waktu lalu. Tandasnya.

 

DENI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here