Terkait Penertiban Hewan Ternak, Begini Penjelasan Satuan Pol – PP Donggala

0
53

DONGGALA | matarakyatindo.com – Pasca kasus tabrakan kendaraan roda dua (R2) dan ternak warga (sapi) di Jalan Trans Donggala-Palu, Kecamatan Banawa, Donggala beberapa waktu lalu mendapat respon dan tanggapan dinas terkait, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Donggala.

Menanggapi hal Itu, Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Budi Santosa kepada awak media Rabu (3/6/2020) mengatakan, soal penertiban hewan ternak telah diatur di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2010 tentang penertiban hewan ternak.

“Perda itu telah diatur sejak Tahun 2010. Dimana pada tahun tersebut dengan saat ini, sudah 10 tahun berjalan masih mengatur tentang denda dan sanksi, hal itulah yang telah dibahas bersama dinas peternakan guna merevisi kembali, untuk menyesuaikan dendanya,” kata Budi.

Dirinya menjelaskan, pada akhir tahun 2019 lalu, di Triwulan 4 pihaknya hanya fokus pada perencanaan sosialisasi ditingkat Kecamatan Banawa, olehnya digelarnya pertemuan atau rapat koordinasi dengan pihak aparat Banawa dalam rangka denda ke pemilik ternak.

” Nah sudah 10 tahun, sejak itu persoalan ini Satpol PP telah kejar-kejaran dan tembak-tembakan menggunakan senapan angin untuk mengusir sapi (ternak-red), ditambah lagi situasi kondisinya memang seperti itu, kemudian dikelurakanlah aturan, diwajibkan harus dikandangkan,” tegasnya.

Olehnya itu pihak Sat Pol PP dilema alias serba salah menghadapi masyarakat dan warga pemilik ternak yang disatu sisi paham aturan dan bermasa bodoh, belum lagi persoalan baru muncul, yakni kotoran atau air seni ternak merembet ke rumah tetangga.

Diakhir wawancara, pihaknya bersama dinas terkait, punya solusi dan harapan akan berencana membuat kandang khusus ternak di wilayah Maleni, tetapi belum tuntas sampai situ, karena pertimbangan biaya makanan dan honor penjaga kandang.

“Dimana Sat Pol PP dalam hal ini tetap jalankan tupoksi sebagai penegak perda yang harus mengsinkronkan dengan dinas terkait, bukan berarti kami hanya ditugaskan kejar-kejaran dengan ternak, tetapi menjalankan sanksi atau denda guna dialihkan ke kas daerah,” beber Budi.

Sementara itu dikesempatan yang sama Kasat Pol PP Kabupaten Donggala, Dudi Utomo Adi berharap dengan adanya penegak perda pelaksanaan aturan terkait hewan ternak bisa berjalan baik, kemudian seiring terciptanya kesadaran masyarakat dalam ketertiban umum tanpa menganggu kenyamana dan kebersihan daerah.

Reporter : BIM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here