Tersangka Kasus ‘IPAL’, Badan Kehormatan DPRD ‘Sebut’ Wayan Murtama Abaikan Dua Kali Panggilan

0
670
Wartawan : Sumardin (Pde) / Deni Renaldi

PARIMO | matarakyatindo.com – Setelah penetapan tersangka salah seorang anggota DPRD Parigi Moutong terkait dugaan ijazah palsu (Ipal) oleh Polda Sulteng bernama Wayan Murtama, ternyata yang bersangkutan seperti ‘ketakutan’.

Pasalnya, saat Badan Kehormatan (BK) DPRD Parimo melayangkan surat panggilan pertama untuk dihadirkan dalam rapat internal tidak ada kabar. Begitu pula untuk panggilan kedua, juga diabaikannya.

Kini saatnya dikirim kembali surat panggilan ketiga kepada yang bersangkutan. Apabila tidak dihadirinya, maka Badan Kehormatan (BK) langsung melakukan rapat internal dengan ketua DPRD, sekaligus membantu penyidik untuk dilakukan proses secepatnya, sekaligus disampaikan ke-internal Partai Perindo.

Demikian pernyataan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Parigi Moutong Drs H. Suardi kepada matarakyatindo.com, Selasa (8/9/20) terkait panggilan Wayan Murtama sebanyak dua kali.

Menurut H. Suardi, jika dirinya memahami aturan BK, tentu bisa membantu yang bersangkutan untuk mengetahui sejauh mana proses kelanjutannya usai ditetapkan tersangka oleh Polda Sulteng.

Bahkan secara garis besarnya, sambung Politisi Demokrat ini bahwa Badan Kehormatan mempunyai tugas :

1. Memantau dan disiplin disiplin dan / atau citra terhadap moral, kode etik, dan / atau Tata Tertib DPRD dalam rangka martabat, kehormatan, kehormatan, dan kredibilitas DPRD;

2. Meneliti dugaan yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan / atau kode etik DPRD;

3. melakukan penyidikan, pengungkit, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan / atau masyarakat; dan

4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan hasil penyelidikan, pengungkit, dan klarifikasi yang dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna DPRD.

Selanjutnya BK memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan kesalahan kode etik dan / atau Tata Tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan yang dilakukan serta,

Meminta keterangan pengadu, saksi, dan pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan / atau Tata Tertib DPRD, pungkasnya. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here