Tetap Solit Bersama AHY, DPC Partai Demokrat Parimo Serahkan Dokumen AD / ART

0
244

Liputan khusus oleh Sumardin (Pde)

PARIMO | matarakyatindo.com – Plt Ketua DPC Partai Demokrat Parimo (Sulteng), H.M Nur Rahmatu SE didampingi Sekretaris Drs H. Suardi bersama pengurus lainnya dan pengurus tingkat kecamatan bertemu langsung Ketua KPU Parimo, Sulfiana Dg Patanga S.Sos sekira pukul 14.15 WITA Senin (22/3/2021).

Menurut anggota DPRD provinsi Sulawesi Tengah, kedatangan pengurus PD AHY ini di Kantor KPU bertujuan untuk menyerahkan dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Surat Keputusan Kepengurusan DPC yah sah sesuai mandat dan kepemimpinan AHY.

Ia menambahkan, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk prinsip dan komitmen menolak Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan oknum liar di Deli Serdang, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

“Secara tegas kami menyatakan KLB itu adalah kongres yang tidak berpedoman AD / ART yang disahkan di tahun 2020 lalu sehingga kami menyebut kongres liar biasa” kata mantan Ketua DPRD Parimo ini.

Menurutnya, kata liar biasa itu karena dilakukan oleh oknum-oknum yang sudah dipecat oleh Partai Demokrat. Oleh karenanya Kongres Luar Biasa itu adalah ilegal,” tegasnya.

Nur Rahmatu meminta kepada KPU, apabila ada oknum yang mendaftarkan kepengurusan DPC di Parimo, selain DPC yang sah maka KPU harus menolak serta berkoordinasi dengan DPC yang sah sesuai legalitas Kemenkumham RI.

“Mohon berkoordinasi dengan kami dan bila perlu ditolak, biarlah DPC yang sah yang ada dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudoyono,” kata Nur dihadapan Tiga komisioner KPU saat melakukan pertemuan singkat.

Nur menambahkan, sesuai informasi bahwa di Parimo akan ada Partai Demokrat KLB yang akan menyusun daftar pengurus baru. Itupun jika memang benar, diharapkan pihak KPU bisa menyampaikan kepengurus PD AHY yang Syah, ujarnya.

Sementara, Ketua Komisioner Ketua KPU Parimo Sulfiana Dg Patanga S.Sos menyatakan, dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dipergunakan komisi independen tersebut, dinyatakan kepengurusan yang masih sah dan dipergunakan hingga saat ini dan sesuai regulasi adalah Partai Demokrat pimpinan AHY.

“Jadi kepengurusan mana yang sah yang sudah dilaporkan ke Kemenkumham dan dilaporkan ke KPU maka itu yang kami pakai. Masih sekarang kepengurusannya AHY,” jelasnya.

Senada, Anggota KPU Dirwan Korompot mengatakan, sesuai mekanisme aturan maka kepengurusan yang sah dan masuk dalam Sipol KPU, adalah yang telah memiliki keabsahan dari Kemenkumham RI.

“Oleh karena itu, untuk saat ini pun KPU Parimo masih tetap terkoordinir dengan regulasi KPU RI” kata Dirwan saat pertemuan singkat di Aula KPU Parimo, Senin (22/3/2021). (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here