Tidak Diberikan Izin Berdialog Dengan BPN Provinsi, Aliansi Petani Desa Lee Kabupaten Morowali Utara ‘Kecewa’

0
177

PALU || matarakyatindo.com – Kekecewaan masyarakat dari tiga desa di Kabupaten Morowali Utara (Sulteng) saat mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (19/1/2021) pagi tadi akhirnya berbuntut ‘kecewa’.

Padahal kedatangan mereka yang tergabung melalui Aliansi untuk petani desa Lee itu bertujuan mengantar surat permohonan untuk mencabut SK terbitan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara.

“Kedatangan kami sebagai masyarakat petani desa Lee Kabupaten Morut untuk bermohon pencabutan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00026 Tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur Nomor; 00035/ Morowali Utara/ 2016, Tanggal 28 Juni 2016 Terletak di Desa LEE, Desa Kasingoli dan Desa Gontara seluas 1895 Ha atas nama PT. Sinergi Perkebunan Nusantara” ujar koordinator Aliansi Petani desa Lee, Richard F Labiro kepada matarakyatindo.com.

Ikut juga saat mendatangi kantor BPN provinsi adalah Kepala Desa Lee Kecamatan Mori Atas, Ibu Almida Batulapa, untuk mengantarkan surat permohonan tersebut sekaligus ingin berdialog bersama Kepala Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah.

“Maksud dan tujuan kedatangan kami adalah menindaklanjuti unjuk rasa yang dilakukan Aliansi untuk petani desa Lee, dimana pihak BPN Provinsi Sulawesi Tengah menginginkan agar pihak Aliansi dan petani dari Desa Lee agar mengirimkan surat permohonan terkait putusan pengadilan Mahkamah Agung” urai Richard.

Namun, dalam proses pengantaran surat tersebut sambungnya, pihaknya tidak diberikan kesempatan untuk berdialog dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah.

Namun yang diutus hanya asisten pribadi kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, dengan alasan karena seluruh pejabat di kantor tersebut lagi rapat, sehingga sulit untuk ditemui.

“Karena tak kunjung diterima permintaan dialog dengan kaum petani, pihak aliansi merasa kecewa, padahal Ibu Kepala Desa Lee sudah jauh-jauh datang dari Morowali Utara” kesal juru bicara aliansi untuk petani desa Lee ini.

Ketika ditanyakan soal isi surat yang diberikan ke Kantor BPN provinsi ? Richard katakan yaitu mendesak kepinak Kepala Kantor Wilayah BPN provinsi Sulawesi Tengah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali utara untuk segera melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, menolak Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor: MP.02.02/800-72/XI/2020, Perihal : Permohonan dan atau tindaklanjut atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Untuk Gugatan terkait Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor :00026 atas nama PT. Sinar Perkebunan Nusantara yang tidak melibatkan atau menyampaikan kepada masyarakat Desa Lee sebagai pihak yang bersengketa dalam perkara di Mahkamah Agung.

Isi surat tersebut adalah sesuai dengan kesepakatan saat pihak aliansi melakukan unjuk rasa pada tanggal 11 Januari 2021 lalu, dihadapan perwakilan Badan pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, ungkapnya.

Richard menambahkan, bila dalam senggang waktu tiga hari dari sejak surat ini masuk, pihaknya harus sudah mendapatkan jawaban sesuai maksud dan tujuan isi surat dimaksud.

“Kami berharap, pihak Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah bisa melaksanakan putusan pengadilan” pungkasnya. (**)

Penulis : Sumardin (Pde)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here