Tidak Masuk Prolegnas, PMII Kota Gorontalo Tolak RUU KPK

0
328

Gorontalo, Matarakyatindo.com Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Pergerakan Mahasiawa Islam Indonesia (PMII) Kota Gorontalo menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK. Kamis, (19/9/19).

Masa aksi menilai, bahwa dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK ada tendensi Politik karena terlalu ugal-ugalan, dan belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Proglegnas) tahun 2019.

“Dalam analisis yang dilakukan oleh PMII, untuk membentuk atau merevisi UU harus kemudian ditentukan oleh Pasal 45 UU No 12 tahun 2011, bahwa dalam pembentukan UU atau merevisi UU harus masuk dalam prolegnas tahun 2019”, jelas Yusuf Abas.

Yusuf juga mengatakan bahwa Prolegnas DPR RI tahun 2019, tidak membahas tentang rancangan undang-undang KPK.

“Sehingganya, pertama, kami menolak rancangan UU KPK itu sendiri karena terkesan ugal-ugalan dan tanpa melalui prosedural normatif yang kemudian ditentukan oleh UU itu sendiri”, pintanya

Yusuf juga meminta Presiden RI untuk kemudian mengambil kebijakan atau mencari solusi yang sebaik-baiknya untuk kmempertahankan independensi dari KPK.

Masa Aksi saat berada di depan Kantor RRI Gorontalo (Foto: Hamdi)

“Kita ketahui bersama, sejak lahirnya KPK sampai dengan saat ini, KPK adalah satu lembaga yang dilahirkan atas sejarah panjang reformasi untuk memberantas korupsi yang merajalela dan mengakar rumput di Republik Indonesia”, ucapnya.

Yusuf menambahkan, ketika KPK dihilangkan atau independensi KPK mulai dihilangkan oleh lembaga-lembaga terkait, maka PMII juga bisa menjustifikasi bahwa pemerintah anti reformasi.

“Ketika lembaga korupsi dikebiri, yang kemudian diganggu independensinya, maka jangan pernah memimpikan indonesia akan sejahtera 50 tahun, 30 tahun atau 20 tahun yang akan datang”, imbuhnya

Lanjut, Sehingganya mereka meminta kepada seluruh pemerintah pusat baik eksekutif dan legislatif untuk kemudian mencari sebuah kebijakan untuk tidak mengganggu independensi KPK.

“Terakhir, menolak seluruh rancangan Undang-undang KPK karena terkesan ugal-ugalan dan tidak mematuhi tatacara pembentukan UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mungkin itu permintaan kami pada pemerintah pusat. Warga gorontalo hari ini teriak kepada pemerintah pusat”, tegasnya.

Sebelumnya, mahasiswa bergerak dari kampus 1 IAIN Sultan Amai Gorontalo menuju Bundaran Patung Saronde, Depan Kantor Radio Republik Indonesia Gorontalo (RRI Gorontalo) dan membubarkan diri di Depan Kampus UNG.

Reporter : Hamdi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here