Tidak Peduli Panggilan Inspektorat, Bendahara Desa Kayu Jati Kini Menjadi DPO Pihak Berwajib

0
759

PARIMO | matarakyatindo.com – Bendahara desa kayu jati inisial ‘R’ sebagai penanggung jawab program dana desa tahun 2017 saat ini terpaksa menjadi DPO Kepolisian karena tidak ada ikhtiar untuk menyahuti panggilan Inspektorat Daerah Parimo dengan limit waktu selama 60 hari.

Secara aturan, akhirnya pihak Inspektorat menyerahkan proses hukumnya kepihak Kepolisian karena diduga menyalahi aturan dalam pengelolaan dana desa, sehingga pihak Inspektorat memberi jenjang waktu pengembalian uang negara sekitar 200 jutaan lebih.

Ketika terhitung surat yang dilayangkan kepihak pemerintah desa Kayu Jati, ternyata setelah 60 hari diberi waktu untuk kewajiban mengembalikan uang negara, ternyata tidak terpenuhi.

Inspektorat terus melakukan koordinasi dengan APH yaitu pihak Kepolisian karena secara teknis pemeriksaan Inspektorat Daerah adalah menelusuri penggunaan dan pengelolaan adminitrasi keuangan sehingga dapat mengungkap terjadi atau tidaknya penyimpangan,” kata Sakti.

Oleh karena itu, Sakti berharap kepada para pihak yang mendapat kesempatan diperiksa oleh Inspektorat Daerah agar membukakan akses seluas-luasnya dalam hal perolehan informasi dan data.

Pemeriksaan Inspektorat daerah dapat pula berdampak secara hukum, sambung Sakti, jika seseorang atau lembaga yang diberi kewenangan mengelolah keuangan negara tidak taat petunjuk pemeriksa.

“Ya, kalau disarankan memperbaiki adminitrasi laporan atau pula diwajibkan mengembalikan sejumlah uang karena secara adminitrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka harus taat,” katanya.

Jika tidak kooperatif maka jangan salahkan pihak pemeriksa atau elemen peduli pemeberantasan korupsi menyuarakan dugaan terjadi tindak pidana korupsi, katanya.

Inspektorat Daerah Parigi Moutong sedang memeriksa para kepada desa berkenaan penggunaan alokasi dana dana (ADD), program percepatan pembangunan masyarakat perdesaan (P3MP) dan dana lain yang bersumber dari APBD.

Kepala Inspektorat Daerah mengatakan pemeriksaan bukan karena adanya laporan masyarakat atau lembaga-lembaga independet lainnya tetapi merupakan tugas rutin.

Apa lagi di desa banyak kegiatan yang bersumber dari APBD, P3MP yang dikerjakan oleh UPS. Begitu juga di UPTD Diknas ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat pengawasan.

“Jadi kami memonitor kegiatannya, terus mengevaluasi hasil kegiatan, dengan harapan tidak ada kegiatan yang menyimpang,” katanya.

Ditambahkan, hasil pemeriksaan oleh tim inspektorat nantinya akan ditindaklanjut dalam bentuk pembinaan.

Sebelum bermasalah dan ditangani aparat hukum, Inspektorat berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan.

“Saya tidak sedikitpun berniat untuk menjastis oknum Kades yang tidak memenuhi upaya pembinaan dan pembelajaran terhadapnya, sehingga Inspektorat menyerahkan sepenuhnya kepihak Kepolisian dalam upaya hukum” kata Mohamad Sakti diparkiran Kantor Bupati.

Reporter : Pde Husain

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here