Tiga Asset Milik Pemda Provinsi di Parimo Masih ‘Menggantung’!!! Badrun Minta Segera Diserahkan

0
63
Editor : Sumardin (Pde) 

PARIMO | matarakyatindo.com – Gubernur Sulawesi Tengah dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Dr. H. Rusli Dg. Palabbi, SH.MH pada rapat koordinasi penyelesaian persoalan aset antara pemerintah Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong.

Sebagai moderator dalam rapat tersebut Plh. Sekdaprov Mulyono, SE, Ak, MM dan diikuti secara virtual oleh Satgas KPK, anggota DPD RI serta pihak terkait lain, bertempat di Gedung Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu, 16 September 2020.

Menurut Gubernur, tertib pengeloaan aset daerah adalah salah satu parameter penting demi terwujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

Dengan adanya sinergitas dan komitmen antara seluruh pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah diharapkan untuk bisa mencari solusi atas berbagai permasalahan aset daerah guna mewujudkan asas-asas pengelolaan barang milik daerah yang mencakup asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

“Kegiatan rapat koordinasi ini dalam hemat saya, sudah sangat relevan dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) huruf b dan pasal 1 ayat (3) huruf c peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat” sebut Wagub mengutip pernyataan tertulis Gubernur Longki Djanggola.

Wagub mengharapkan agar dalam rapat koordinasi ini dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan pengelolaan aset, khususnya yang dialami antara pemerintah Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong.

“Dengan duduk bersama, kita dapat berdialog dan mengurai pikir, yang diharapkan dapat menemukan jalan keluar yang terbaik, sehingga di akhir pertemuan, semua masalah dapat teratasi dengan baik, dan tuntas sesuai koridor peraturan undang-undang yang berlaku.

Dalam sesi diskusi yang dimoderatori Plh Sekdaprov Mulyono SE, Ak, MM berlangsung dengan alot dari beberapa peserta, khususnya Walikota Palu, Drs Hidayat MSi dan Bupati Donggala Drs Kasman Lasa MSI.

Wakil Bupati Parigi Moutong H. Badrun Nggai. SE, mengatakan dirinya tidak terlalu mempersoalkan masalah tapal batas dengan Kabupaten Donggala.

Pihaknya lebih fokus mempertanyakan aset Rujab Wabup dan Sekab serta Kantor Dinas PUPRP yang merupakan aset Pemda Provinsi Sulawesi Tengah.

“Yang kami harapkan melalui pertemuan ini ketiga aset tersebut dapat diserahkan ke Pemda Kabupaten Parigi Moutong sehingga kami dapat melakukan rehabilitasi bangunan tanpa beban”. Ujarnya

Dikesempatan itu, H. Badrun Nggai. SE juga menyerahkan dokumen aset Kabupaten Parigi Moutong kepada Plh. Sekdaprov Mulyono SE, Ak, MM. Penyerahan dokumen aset ini hanya sebagai untuk diketahui dan sebagai bahan evaluasi untuk pertemuan selanjutnya, urai Badrun Nggai.

Berbeda dengan Bupati Drs Kasman Lasa yang mempertanyakan areal perkantoran milik pemerintah Kabupaten Donggala yang berada di wilayah kota Palu misalnya PDAM Donggala yang berlokasi di jalan I Gusti Ngurah Rai Palu demikian pula halnya bangunan perkantoran yang berada di Jalan Bantilan.

Menurutnya, PDAM Donggala yang berlokasi di Kota Palu sebagai salah satu aset sumber pendapatan dengan pembiayaan APBD Kabupaten Donggala yang telah menelan banyak anggaran dan apabila hendak diserahkan kepemerintahan Kota Palu tentu saja harus ada kompensasi.

Demikian pula beberapa aset Kabupaten Donggala, baik yang ada di Kabupaten Parigi Moutong maupun di Kabupaten Sigi.

Sementara itu, Walikota Palu Drs. Hidayat MSI mengeluhkan terbatasnya gedung perkantoran diwilayahnya, sementara status pinjam pakai bangunan perkantoran milik pemerintah Kabupaten Donggala sudah mulai lapuk, akan tetapi menjadi dilema untuk dilakukan renovasi karena tidak berstatus sebagai aset pemerintah Kota Palu.

Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, Wakil Gubernur sebelum menutup Rakor terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas kedatangan Walikota Palu, serta para bupati, demikian pula apresiasi kepada Bupati Donggala yang telah menyerahkan beberapa aset sebelumnya.

Berkaitan dengan masih adanya beberapa persoalan, Wakil Gubernur menyarankan untuk bisa duduk bersama secara lebih teknis dengan melibatkan Dinas Tata Ruang serta OPD terkait lain sesuai usulan Bupati Donggala dan peserta lainnya. Wakil Gubernur juga berharap sebelum difasilitasi oleh pemerintah provinsi, sudah ada titik temu antara pemerintah kota dan pemerintah kabupaten.

Biro Humas dan Protokol/Humas Pemda Parigi Moutong

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here