Tiga Kades di Parimo Tersandung Dana Desa Harus Menjadi ‘Koreksi’ Bagi Kades Lainnya

0
691
Kajari Parimo A. Setiadi SH MH (Foto : Sumardin / Pak De')

PARIMO – matarakyatindo.com – ‘Kejahatan’ korupsi Dana Desa di wilayah Parigi Moutong saat ini secara perlahan mulai diperhadapkan dengan pihak penegak hukum di Kabupaten Parigi Moutong.

Buktinya, baru melangkah tiga bulan terakhir ini, pihak Kejaksaan Negeri Parimo sudah ‘menangkap’ tiga orang Kepala desa dan satu orang sekertaris desa yang tersandung ‘kejahatan’ korupsi flus orang desa.

Catatan terupdate diperoleh matarakyatindo.com di Kantor Kejaksaan Negeri Parimo Kamis (26/9/2019) tercatat bahwa hasil korupsi Dana Desa (DD) yang disalah gunakan tiga oknum Kades bernilai Rp800 jutaan berdasarkan versi perhitungan sementara penyidik Kejaksaan.

Jika ditarik ucapan Wakil Bupati Parimo Badrun Nggai SE tahun 2017 yang lalu terkait ancaman kepada penguasa desa soal penggunaannya yang tidak berdasarkan harapan masyarakatnya, kemungkinan saja penggunaan Dana Desa akan lebih bermanfaat. Tapi kalau penggunaannya tidak berdasarkan fakta, sudah pasti penginapan Olaya siap menanti oknum Kades.

Lantas, apa tanggapan Kepala Kejaksaan Negeri Parimo soal tersangka tiga kades yang terbukti ‘korupsi dana desa ?

Menurut Kajari Parimo A. Setiadi SH MH, kasus korupsi dana desa yang sedang ditangani pihaknya saat ini, masih tahap penyidikan. Ini artinya bahwa yang sudah tersandung korupsi saat ini harus menjadi ‘koreksi’ bagi para kades lainnya di Parimo.

Untuk menghindari penyalahgunaan dana desa, Kajari berharap agar dana desa yang digulirkan benar-benar untuk kemaslahatan warga sekitarnya.

Yang terpenting kata Kajari, dibutuhkan peran dan kontrol masyarakat dalam upaya untuk mencegah terjadinya pemangkasan dana yang tidak jelas peruntukannya.

“Kades harus hati-hati untuk mengelola dana desa. Tanpa ada penggunaannya yang jelas, akan membahayakan dirinya. Dan saat ini sudah saatnya kepala desa harus membangun komunikasi, karena ancaman di medsos siap membidik hasil kerja para kades” terangnya.

Dia menambahkan, kemelut penyalahgunaan Dana Desa sering menjadi ancaman bagi oknum Kades. Untuk menghindari kemelut tersebut, anggaran desa jangan sampai diselewengkan, karena pengawalan dana milik rakyat ini tetap dilakukan secara melekat, tergantung mainshetnya, pungkasnya.

Reporter : SUMARDIN || PDE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here