Tingkatkan PAD, BAPENDA Kembali Sasar Warung Makan

0
559

PARIMO || matarakyatindo.com – Badan pendapatan daerah (BAPENDA) kabupaten Parigi Moutong, kembali lakukan sidak ke dua kalinya, kunjungan ke warung-warung makan yang ada di desa toboli kecamatan Parigi Utara, guna meningkatkan PAD pendapatan aset daerah, kali ini Bapenda menggandeng pemerintah kecamatan Parigi Utara dan satpol PP polisi pamong praja.

Nampak dalam Tim rombongan sidak bapenda di dampingi sekcam Parigi Utara, usman alawisa S.pd dan PLT Kabid tribum tramas Satpol-PP Rivani, hal ini di lakukan Bapenda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), untuk kedua kalinya yang di sasar BAPENDA adalah warung makan yang ada di desa toboli kecamatan Parigi utara,

Berdasarkan pendataan Bapenda omset pendapatan warung makan yang ada di desa toboli yang diatas Rp 500/ bulannya, bapenda menyisir sepanjang jalan trans Sulawesi desa toboli yang ada warung makan, untuk di lakukan sosialisasi pajak warung makan dan restoran yang ada di sepanjang jalan desa toboli, hal ini demi meningkatkan capaian PAD.

Kepala badan pendapatan daerah (BAPENDA) Moh Yasir, mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan capaian PAD, di tahun 2019 ini, ia juga menyampaikan perlu ada sosialisasi ke para pelaku usaha warung makan. Jelasnya.

Di katakanya dengan sistem informasi wajib pajak kepada pelaku usaha warung makan untuk sama-sama kita membangun daerah ini melalui wajib pajak, meningkatkan target dan realisasi penerimaan dengan tetap melakukan pemutakhiran objek pajak, penghasilan dan sosialisasi terkait pemungutan pajak daerah, dengan berpedoman pada Perda nomor 7 tahun 2012. Ujarnya.

Lanjut yasir, kami kedua kalinya turun untuk menyampaikan kepada para pelaku usaha warung makan untuk tetap wajib pajak, memang agak berat bagi para pelaku usaha rumah makan untuk menerapkan pajak 10%, terkadang para pelaku usaha warung makan melaporkan pendapatan tidak sesuai dengan omset sebenarnya. Tambah, yasir.

“Yasir, juga menambahkan bahwa mereka tidak melihat besaran omset yang penting bayar pajak saja, tapi kita mengadopsi aturan-aturan tentang pajak daerah seperti UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan UU No 22 th 2014 tentang kewenangan yang diberikan ke pemerintah daerah. Tutup dia.

Reporter : Deni Renaldi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here