Tuntutan Hak Interpelasi Massa Aksi Ampibi “Menjadi” Dilema Bagi Wakil Rakyat…! Semoga Ada Jawabnya

0
451

Wartawan : Sumardin Husain (Pde)

PARIMO | matarakyatindo.com – Konvoi massa aksi Ampibi dalam Kota Parigi yang mengusulkan hak interpelasi kepada seluruh fraksi di DPRD Parimo hari ini Rabu (19/8/2020) terkait untuk menurunkan Bupati dari ‘Jabatannya’.

Hak interpelasi tersebut adalah merupakan harga ‘mati’ dan harus disepakati oleh para wakil rakyat untuk melanjutkan tuntutan masyarakatnya dalam menyahuti ‘krisis’ kepemimpinan di daerah ini, sebagaimana yang disampaikan para orasi saat berada didepan Kantor Dewan Kabupaten.

Pantauan matarakyatindo.com di rumah wakil rakyat, Rabu (19/8/2020) menilai bahwa hak interpelasi atas tuntutan rakyat, sebagian anggota Dewan belum menentukan sikap, sehingga dilema bagi mereka.

Bahkan untuk menemukan solusi penyatuan persepsi para anggota Dekab, ketiga unsur pimpinan DPRD Parimo yang dipimpin Sayutin Budianto dari politisi NasDem mengundang Empat perwakilan juru bicara massa Ampibi, yaitu H Rahman P. Ondo, Amran Soda, Zulfikar Zamardi dan Mat Latcindung.

Dalam pertemuan di ruang rapat Ketua Dekab, pihak juru bicara massa Ampibi terus mendesak kepihak wakil rakyat agar tuntutannya bisa diterima, karena sudah menjadi harga mati, dengan catatan agar massa aksi bisa dimasukan kedalam area Kantor DPRD.

“Sembilan poin tuntutan harus menjadi ‘keharusan’. Dan ini adalah harga mati bagi massa Ampibi…! Jika diabaikan tuntutan ini, kami tidak tau apa yang terjadi dengan aksi massa yang berada diluar Kantor Dewan saat ini” kata Zulfikar Zarmadi saat pertemuan siang ini.

Sementara, juru bicara Ampibi selanjutnya H. Rahman P. Ondo mengatakan, rakyat saat ini sudah menilai terkait program Bupati yang dinilai ‘menyengsarakan’ rakyat. Buktinya, Kabupaten Poso yang belum lama terbebas dari kerusuhan, malah bisa jadi kabupaten yang mempesona. Begitu juga Kabupaten Tojo Una-una yang belum lama menjadi Kabupaten pemekaran Poso, bisa juga menjadi daerah yang sangat baik.

“Kita di Parimo hingga saat ini apa yang baik selama Bupati Samsurizal memimpin daerah lumbung beras di Sulteng. Katanya menjadi terdepan tahun 2020…! Mana yang maju…! Justru yang terjadi kemunduran” geram mantan Anggota Dekab ini.

Apa jawaban Ketua Dekab saat pertemuan itu berlangsung ? Menurut politisi NasDem ini, bahwa inklut desakan masyarakat terkait tuntutan hak interpelasi, belum ada keputusan, kecuali beberapa nama secara personal dan dua fraksi yang menyetujui sikap dimaksud.

“Soal permintaan jubir hak Ampibi untuk memasukan massa kedalam area DPRD tentu tidak dimungkinkan. Ini artinya bahwa saya selaku pimpinan harus menjaga keamanan didalamnya walaupun juga pihak aparat Kepolisian turut mengawal aksi ini” kata Sayutin.

Pantauan matarakyatindo.com pasca pertemuan, nampak diluar pagar area Kantor Dekab terus terjadi teriakan menurunkan Bupati Samsurizal Tombolotutu. Sementara dalam ruangan Paripurna ada sekitar 38 wakil rakyat mengikutinya. Tapi belakangan terjadi tarik ulur dengan catatan Paripurna ditunda sementara waktu. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here