Tuntutan Rakyat Atas Hak Interpelasi Terhadap Bupati Parimo ‘Menggantung’, Begini Tanggapan Fraksi NasDem

0
469

PARIMO | matarakyatindo.com – Penyampaian fraksi NasDem atas hak interpelasi terhadap Bupati Parimo melalui rapat Paripurna terbuka yang berlangsung di ruang Aspirasi DPRD Parimo di pimpin Ketua Dekab Sayutin Budianto didampingi Wakil Ketua 1 Faisan Badja berlangsung alot.

Fraksi NasDem melalui juru bicaranya Fery Budiutomo menyatakan, hak interpelasi adalah hak anggota DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemda mengenai kebijakan pemerintahan yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan masyarakat.

“Lahirnya hak interpelasi sebagai jaminan atas kedaulatan rakyat dalam menunjuk wakil mereka sebagai kontrol agar kekuasaan eksekutif dapat dikendalikan dalam menjalankan pemerintahannya” ucap Ferry saat membacakan laporan tertulis.

Berikut alasan usulan hak interpelasi dengan merujuk ketentuan pasal 157 UU 23 Tahun 2014 pasal 84 PP 12 Tahun 2018 selaku pengusul hak interpelasi untuk meminta keterangan resmi saudara Bupati.

Sesuai penilaian anggota DPRD Parimo, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan pasca menjabat periode 2018 – 2023 dinilai menimbulkan gejolak di masyarakat sehingga memunculkan gelombang aksi dengan berbagai macam isu.

Sejumlah sembilan belas kebijakan strategis dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, diantaranya bantuan perumahan bencana dan persoalan BPJS.

Demikian halnya soal pengalokasian dana desa di 5 (lima) desa yang ada di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan atas pembangunan fisik berupa jalan di pantai mosing serta hanya menjalankan pemerintahan dikediaman pribadi di desa Sinei bukan di Kantor Bupati.

Selain itu, terjadi pergeseran pejabat tinggi Pratama tidak melalui proses assessment atau persetujuan dari komisi ASN dan pemutusan kontrak kerja sepihak Dr Umum di RS Raja Tombolotutu serta tidak terjaminnya atas hak kesehatan bagi ribuan masyarakat prasejahtera.

Atas uraian beberapa kebijakan tersebut, sebagai pengusul hak interpelasi menduga adanya ketimpangan pemerintah yang dijalankan oleh saudara Bupati Parimo karena tidak mempedomani asas umum pemerintahan yang baik, lapor Fraksi NasDem.

Pantauan matarakyatindo.com saat Paripurna berlangsung, tercatat ada dua fraksi yang menanggapi tuntutan rakyat, yaitu Fraksi NasDem dan Fraksi Bintang Indonesia.

Namun dalam hal tindak-lanjut tuntutan usulan hak interpelasi terhadap Bupati Parimo masih ‘menggantung’ karena sejumlah anggota Dewan meminta agar dilakukan penundaannya.

Wartawan : PDE / Deni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here