Usulan CPCL Bantuan Pertanian Diduga Pakai Dokumen Palsu, Bupati Geram…! Siapa ‘Dalangnya’ ?

0
299

PARIMO | matarakyatindo.com – Kendatipun pemerintah sudah berupaya memberi bantuan kepada petani untuk peningkatan produksi dan nilai tambah holtikultura, namun kesempatan itu masih saja digunakan segelintir oknum melakukan ‘pemalsuan’ dokumen Calon Petani Calon Lokasi (CPCL).

Sementara pihak pemerintah daerah melalui Dinas TPHP Parigi Moutong tidak pernah melayangkan usulan tersebut sebagai bantuan Peningkatan Produksi dan nilai tambah holtikultura tahun anggaran 2020, sehingga Surat usulan tersebut terindikasi dipalsukan yaitu kop surat sudah benar namun Cap dan tanda tangan yang berbeda.

Anehnya lagi, tanda tangan dipalsukan dan tulisan Cap memakai nomenklatur lama bertuliskan “Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Dinas Pertanian Dan Peternakan” dengan memuat tiga item dan satu lampiran dengan perihal berbeda beda.

Berikut buatan surat asli tapi palsu usulan pertama dengan nomor 478/12.78/BPTPHP/2020 tertanggal 06 Juli 2020 Perihal Usulan CPCL Bantuan Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura tahun anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Ir Hadi Safwan MSi.

Selanjutnya surat kedua dengan nomor 478/12.78/DPTPHP/2020 tertanggal 06 Juli 2020 Perihal usulan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Holtikultura Selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Jakarta.

Selanjutnya ketiga adalah surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang bertanda tangan Kadis TPHP Ir Hadi Safwan MSi.

Keempat adalah lampiran usulan CPCL sebanyak 6 orang Ketua/Anggota dari masing masing 6 Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Satu Hati Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar, Kelompok Tani Sulempa Jaya 1 Desa Toribulu Kecamatan Toribulu, Kelompok Tani Dolago Mandiri Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan, Kelompok Tani Nambaru Desa Nambaru Kecamatan Parigi Selatan, Kelompok Tani Tindaki Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan dan Kelompok Tani P3A Dasar Utama II Desa Kasimbar Selatan Kecamatan Kasimbar.

Kepala Bidang Holtikultura dan Pertanian Dinas TPHP Kabupaten Parigi Moutong Rahmatia mengatakan, awalnya sampai diketahui dokumen itu terindikasi palsu yaitu saat dirinya mendapatkan informasi dari Kementerian Pertanian melalui WatsApp (WA) untuk konfirmasi kembali terkait usulan permintaan bantuan dari Dinas TPHP Parigi Moutong.

“Awalnya saya dihubungi tanggal 29 Juli 2020 oleh orang Kementerian sebut saja pak Lili dari Dit Sayuran Dirjen Horti untuk mengkonfirmasi bahwa adanya usulan permintaan bantuan dari Dinas TPHP Parigi Moutong.

Karena kami merasa tidak pernah mengirim usulan dan kurang jelas serta meragukan, sehingga saya telpon ke pak lili meminta seperti apa surat usulan yang masuk ke Kementrian itu, dan pak lili langsung kirim surat tersebut ke saya dan saya langsung konfirmasi ke pak kadis dan jawaban pak kadis bahwa beliau tidak pernah tanda tangan surat
tersebut,”Terangnya.

Berikut bukti postingan WA dari Kabid Hiltikultura dan Pertanian dari Kementerian.

“Aslmkm bpk/ibu, smoga dlm keadaan sehat. Saya dengan pak Lili dari dit sayuran ditjen horti, kami beritahukan ada usulan dari bapak ibu berupa kawasan sayuran dan tan obat dapil pak Ahmad H. M Ali khususnya kawasan cabai, ada kekurangan yg harus diperbaiki yakni pphp terlalu tinggi sama p kadis, rekap cpcl utk kawasan cabai blm ada kolom jenis cabai dan jenis varietas termasuk bawang tss var lokananta. Mohon bisa dikirim ke kami via wa ini berupa pdf perbaikannya,”.

Melihat permasalahan itu, Bupati Parigi Moutong H Samsurizal Tombolotutu geram dan minta Kadis TPHP dan Inspektorat untuk ditelusuri baik ditingkat UPTD Pertanian maupun orang dalam.

“Ini pasti ada permainan dan unsur kesengajaan. Kasihan kelompok Tani kita yang sudah terdaftar dan di SK-kan dikorbankan, bisa jadi dirubah nama mereka oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Katanya surat itu usulan Pemda, kapan saya usulkan atau Perintahkan Kadis buat usulan,”Tegas Bupati Samsurizal.

Masih terkait hal itu, salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong dari Partai Demokrat Drs H Suardi ikut prihatin, dan menyarankan ke Kadis TPHP untuk memberikan Warning kepada UPTD yang ada agar tidak sembarangan membuat kelompok kelompok yang tidak masuk daftar yang sudah disetujui oleh Bupati Parigi Moutong.

“Saya sarankan ke Kadis TPHP semua UPTD di Warning. Mereka orang lapangan sehingga harus diperingati untuk tidak membuat dokumen abal abalan buat tanggal mundur, berita acara dari Kepala Desa dan lain lain,”Pungkas Suardi saat bertamu di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Parigi Moutong, Selasa (25/8/20).

DISKOMINFO / Pde

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here