Wabup Minta Penyaluran dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi Sesuai Prosedur

0
77
Editor : Pde / Sumber : Humas Parimo

PARIMO | matarakyatindo.com – Menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) menggelar rapat pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi diwilayah Kabupaten Parigi Moutong, bertempat di ruang rapat lantai 2 kantor Bupati, Kamis (8/10/2020).

Rapat yang dipimpin langsung Wakil Bupati Parigi Moutong H. Badrun Nggai, SE dihadiri para Camat, Produsen juga Distributor dari Pupuk Kaltim, Pupuk Gresik, PT. Buana Prima, PT. Pertani, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT. Sinar Madelo serta pengecer pupuk di Parigi Moutong.

Pertemuan dengan produsen, distributor, pengecer, beberapa camat, tim Komisi pengawasan pupuk dan pestisida serta Dinas PMD membahas kurangnya ketersediaan pupuk subsidi di Kabupaten Parigi Moutong.

Wabup menyampaikan, dengan luas persawahan mencapai kurang lebih 67.000/ha. Pemerintah daerah menginginkan distribusi pupuk dari distributor ketingkat pengecer yang di teruskan kepada ketua kelompok tani lalu ke petani sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada.

Setelah itu dicari solusi ketersediaan pupuk subsidi bagi petani Parigi Moutong terpenuhi.

“Pertemuan kali ini bagaimana kita bersama melakukan penyaluran pupuk dari produsen ke petani berjalan dengan baik, yang pasti tidak bermasalah dalam distribusi pupuk dan bagi petani terpenuhi kebutuhan pupuk subsidi yang dibutuhkan”, terang Wabup.

Khusus kepada Dinas TPHP harus secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk menjadi dasar distributor menyalurkan ke pengecer dan selanjutnya ke petani”. Harap Wabup.

Wabup berharap, kedepannya rapat tentang pupuk harus menghadirkan 23 Camat yang ada di Kabupaten Parigi Moutong karena pupuk ini keperluan pertanian dan perkebunan.

Kepala Bidang Sarana Prasarana Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Aswini mengatakan, pertemuan ini bertujuan membangun komunikasi positif antara produsen, distributor, pengecer, pemerintah Kecamatan , OPD terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

Menurutnya, saat ini daerah kita kekurangan ketersediaan pupuk subsidi, tapi bukannya terjadi kelangkaan pupuk subsidi. Kurangnya pupuk subsidi disebabkan Alokasi pupuk subsidi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak sesuai kebutuhan petani di daerah Parimo.

Dari pertemuan tersebut, disepakati tahun 2021 akan memperketat penyaluran pupuk bersubsidi diantaranya setiap Kepala Keluarga yang memiliki lahan perkebunan, sawah, peternakan, maupun perikanan hanya diperkenankan mengambil pupuk menggunakan 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Kenyataannya pengambilan pupuk subsidi menggunakan sampai tiga NIK dalam satu KK. Tahun depan satu KK hanya boleh menggunakan satu NIK”. Jelasnya.

Selanjutnya, penerima pupuk subsidi adalah para pemilik lahan yang memiliki luas lahan dua hektare.

Penjualan pupuk subsidi dari distributor kepada para pengecer harus dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai perjanjian. Ungkap Kabid Sarana Prasarana Penyuluhan.

HUMAS PEMDA PARIGI MOUTONG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here