Wakil Bupati Meminta Pelayanan BPJS Kesehatan Lebih Ditingkatkan Agar Tak Ada Keluhan

0
69

PARIMO | matarakyatindo.com – BPJS Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong menggelar kegiatan Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama II, bertempat diruang kerja Wakil Bupati Parigi Moutong, Kamis (09/07/2020).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati H. Badrun Nggai, SE, Kepala Cabang BPJS Parigi Moutong ibu Husna serta Kepala Cabang BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah ibu Wahidah bersama Kadis Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Sosial dan Anggota DPRD Fery Budiutomo.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah ibu Wahidah menyampaikan, tujuan rapat adalah tercapainya komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan program JKN-KIS, meliputi penyampaian saran dan gagasan pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja sama yang strategis.

Wahidah berharap ada pemahaman yang sama dalam mendukung program JKN-KIS. “Terwujudnya partisipasi Pemda dalam mendukung sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran peserta program JKN-KIS,” ucapnya.

Sementara itu Wakil Bupati Parigi Moutong mengatakan, berdasarkan data BPJS Kesehatan bahwa masih ada data yang akan di dorong untuk masuk dalam DTKS Kementerian Pusat sejumlah 18.126 Jiwa sehingga mereka yang masuk dalam data ini tidak akan dinonaktifkan sebagai penerima JKN-KIS.

“mohon secepatnya data ini dimasukkan karena sesuai jadwal pemutakhiran data terakhir untuk penerima JKN-KIS ini pada tanggal 20 Juli 2020 “ Pinta Wabup.

Menurut Wabup, selama pelayanan BPJS semuanya berjalan dengan baik, namun peserta BPJS masih mengeluhkan terkait pelayanan kesehatan yang belum maksimal.

H. Badrun berharap agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Anuntaloko harus memakai sistem satu pintu “jangan adalagi keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan kesehatan terkait administrasi pelayanan BPJS yang memberatkan masyarakat saat membutuhkan pelayanan kesehatan” urai Wabup.

Untuk data perubahan yang ada dimasyarakat terkait angka kematian dan kelahiran, Wabup berharap peran Pemerintah Desa untuk pro aktif berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga pihak BPJS Kesehatan dapat memvalidasi data tersebut dengan cepat sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik.

Sumber : Humas Pemda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here