Wakil Bupati : TP-PKK Perlu Dilibatkan Wujudkan Tertib Adminduk

0
50

Parimo || matarakyatindo.com Wakil Bupati Parigi Moutong, H Badrun Nggai SE meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Pemerintah di tingkat Kecamatan dan Desa agar melibatkan kader Tim Penggerak PKK (TP-PKK) dalam proses penertiban administrasi kependudukan.

Menurutnya, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2011 tentang pedoman pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan perlu melibatkan tim penggerak PKK untuk mendorong kesadaran masyarakat melaporkan kejadian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Badrun Nggai saat membuka sosialisasi tertib administrasi kependudukan (adminduk) Tahun 2019 di Hotel Oktaria Parigi, Selasa (5/3).

Dikatakannya, TP-PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK. Badrun berharap para kader PKK dapat memahami setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang terkait dengan bukti sah administrasi dan pencatatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan “Saya minta OPD terkait bersama-sama dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa agar melibatkan kader PKK dalam penertiban administrasi kependudukan. Kader PKK itu juga ujung tombak di lapangan karena mereka adalah mitra kerha pemerintah,”kata Badrun Nggai

Ia juga meminta ada kesungguhan dan keseriusan dari semua elemen masyarakat terkait pelaksanaan tertib administrasi kepedudukan khususnya di Kabupaten Parigi Moutong. Perekaman dan pencetakan KTP elektronik yang saat ini tengah berjalan harus digenjot karena hal itu merupakan hak konstitusional warga negara “Kepemilikan KTP elektronik adalah hak konstitusional warga Negara. Saya minta OPD terkait terus menggenjot hal ini sehingga masyarakat dapat memberikan hak pilihnya pada pileg dan pilpres 2019,”pintanya

Sosialisasi menyongsong Pemilihan umum bulan April mendatang ini bertujuan menyatukan pemahaman dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Parigi Moutong. Kepala Bidang Fasilitasi pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, Mualif Hamid, SIP, MSi mengatakan, target sosialisasi ini adalah tersediannya sumber daya manusia PKK yang terampil. Kader PKK diharapkan dapat melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan perstiwa penting kependudukan lainnya. Mualif menyebutkan, Kabupaten Parigi Moutong merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang terbanyak dari Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dengan wajib KTP sebanyak 279.525 jiwa dari Total penduduk 447.853 Jiwa “Jumlah PRR (Print Ready Copy) atau e-KTP yang belum tercetak sebanyak 6000 jiwa, ini akan diselesaikan sebelum Pileg dan Pilpres bulan April mendatang,“sebut Mualif.

Sosialisasi yang digelar sehari ini diikuti para peserta yang terdiri dari Kepala Desa, Camat, Lurah, Dasawisma Desa dan kader PKK dari masing – masing Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong. Hadir sebagai Pemateri Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Dr M Arief Afandi SE dan Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Zalzulmida A Djanggola, SH CN

Humas Pemda Parigi Moutong

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here