Yamin : Pentingnya Buku Induk Penduduk Sebagai Pedoman Pengurusan Adminduk

0
325

PARIMO || matarakyatindo.com – Pentingnya Buku Induk Penduduk (BIP) adalah sebagai basis data untuk kebutuhan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional.

Keberadaan BIP tak lain untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan. Hal ini sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 23/2006 tentang administrasi kependudukan yaitu mewujudkan tertib penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diawali dari tertib administrasi kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan.

“Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan partisipasi desa/kelurahan untuk merubah data yang ada sesuai dengan kenyataannya”, kata Kabid Adminduk Disdukcapil Parimo, Yamin Noho SE kepada matarakyatindo.com, Kamis (25/2/2021).

Menurutnya, dari data yang terhimpun melalui lembaran Buku Induk Penduduk yang benar akan terwujud keadilan, namun jika kurang validnya data akan menyulitkan Pemkab dalam membuat kebijakan.

“Mulailah tertib administrasi dengan data yang valid”, ujar Yamin.

Yamin menambahkan, bila masih ada pemerintah desa yang belum berpedoman kepada basis data buku induk penduduk, diharapkan mendatangi kantor Dukcapil untuk disiapkan soft copy dalam membantu pemerintah desa.

“Kebutuhan kependudukan sangatlah penting, apalagi untuk pengimputan data bansos, PKH, PIP, Kesehatan dan sebagainya. Bila tidak lengkap pasti tidak akan bisa dinproses” terangnya.

Sementara itu Kepala Dindukcapil Ir Lewis mengatakan, pentingnya Buku Induk Penduduk (BIP) tujuannya agar setiap penduduk/masyarakat dapat mengetahui dan mengerti serta memahami sejumlah Persyaratan Pembuatan Akta-akta Pencatatan Sipil dan Peristiwa Kependudukan serta tertib administrasi Kependudukan di tingkat desa/kelurahan.

“Data kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dijamin keamanannya dan kerahasiaannya oleh Negara dengan menyimpannya di Data Center” urai Lewis.

Sementara untuk Data Center digunakan sebagai tempat atau ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara provinsi, penyelenggara kabupaten/kota dan instansi pelaksana, sebagaimana petunjuk (pasal 1 point 30 PP No. 37 Tahun 2013).

Data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, lanjut Lewis menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

“Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan berasal dari Kementerian Dalam Negeri (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013)” jelasnya. (**)

Reporter : Deni Renaldi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here