Yamin : Pentingnya masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang syah

0
113
Penulis : Sumardin (Pde) 

PARIMO | matarakyatindo.com – Dalam melakukan kepengurusan administrasi kependudukan saat ini, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terus berupaya memanjakan penduduk dalam pengurusan administrasinya.

Hal ini diperkuat dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Demikian pernyataan Kepala Dinas Dukcapil Parimo melalui Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Yamin G. Noho SE kepada matarakyatindo.com, Kamis (27/8/2020).

Menurutnya, demi pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang syah oleh masyarakat Parigi Moutong, diharapkan agar kepengurusannya harus sesuai data yang terabdet dari desa tempat domisili sehingga tidak terjadi dobel laporan dan kesalahan dalam adiministrasi.

Berkenaan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau disingkat KTP-el (bukan e-KTP lagi, sesuai dengan struktur bahasa Indonesia), kata Yamin, masih ada kesempatan bagi penduduk yang belum direkam datanya.

Untuk kemudahan dalam pengurusan dokumen Kependudukan, tercatat beberapa kemudahan dan keringanan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bedasarkan UU No 24 tahun 2013, antara lain :

Masa Berlaku KTP-el.

Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP. Dengan demikian penduduk tidak perlu repot-repot memperpanjang masa berlaku KTP.

Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el.

Sejak dilaksanakan pelayanan perekaman KTP-el secara massal, pencetakannya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terpusat di Jakarta. Tidak sedikit penduduk yang merasa kesulitan untuk konfirmasi manakala terdapat kesalahan atau terjadi keterlambatan.

Penerbitan Akta Pencatatan Sipil.

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah, pencatatan dan penerbitan akta-akta catatan sipil menganut azas di mana peristiwa itu terjadi. Dengan undang-undang yang baru azasnya diubah, yaitu azas di tempat domisili penduduk.

Pelaporan Pencatatan Kematian.

Salah satu pasal yang diubah dalam UU 23/2006 adalah Pasal 44. Pasal ini mengatur tentang pelaporan kematian. Intinya pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (Disdukcapil).

Yamin menambahkan, dengan demikian data penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sistem ini akan menghasilkan data penduduk nasional yang dinamis dan mutakhir. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here